Buku “Mengungkap Atensi Negara: Kontroversi Tanah Desa” membahas Tanah Kas Desa sebagai aset penting yang menopang penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat desa. Tanah Kas Desa dipandang bukan sekadar bidang tanah milik desa, tetapi juga sumber pendapatan, sarana pelayanan publik, dan bagian dari identitas serta kemandirian desa. Ketika pembangunan infrastruktur, seperti Proyek Jalur Jalan Lintas Selatan, membutuhkan tanah tersebut, desa berada pada posisi yang tidak mudah. Pembangunan membawa manfaat bagi konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, dan akses masyarakat. Pelepasan hak atas Tanah Kas Desa harus dilakukan hati-hati agar kepentingan desa tetap terlindungi.
Buku ini mengkaji persoalan tersebut melalui perspektif hukum, khususnya konsep Tanah Kas Desa, mekanisme pelepasan hak untuk kepentingan pembangunan, dan kepastian hukum dalam prosesnya. Pembahasan menekankan bahwa pembangunan yang baik harus berjalan seimbang dengan perlindungan hak dan aset desa. Pelepasan Tanah Kas Desa perlu dilaksanakan sesuai prosedur, transparan, dan akuntabel, serta melibatkan pemerintah desa dan masyarakat. Buku ini juga menunjukkan bahwa pendampingan hukum berperan penting dalam membantu pemerintah desa memahami hak dan kewajibannya, menyiapkan kelengkapan administrasi, serta mencegah sengketa di kemudian hari.
Buku ini menguraikan berbagai persoalan hukum dalam pelepasan Tanah Kas Desa, seperti kejelasan status dan dokumen tanah, prosedur persetujuan, kesiapan aparatur desa, serta kepastian penyelesaian hak. Buku ini juga memaparkan proses pendampingan hukum dan upaya penyelesaian persoalan yang muncul sebagai wujud hadirnya negara dalam melindungi kepentingan desa sekaligus mendukung kelancaran pembangunan. Buku ini diharapkan menjadi bahan bacaan bagi akademisi, perangkat desa, pemerintah daerah, dan praktisi hukum yang ingin memahami pengelolaan aset desa secara tertib, adil, dan berkelanjutan.
