HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN HUKUM BISNIS: SINERGI REGULASI, INVESTASI, DAN TATA KELOLA EKONOMI DAERAH Sebuah Analisis Komprehensif tentang Kerangka Hukum untuk Pembangunan Ekonomi Lokal

Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, modal, dan infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas regulasi, kepastian hukum, serta efektivitas tata kelola pemerintahan. Dalam sistem desentralisasi Indonesia, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai regulator, fasilitator investasi, sekaligus penggerak pembangunan ekonomi. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut sering menghadapi persoalan berupa tumpang tindih regulasi, kompleksitas perizinan, ketidakharmonisan kebijakan pusat dan daerah, serta benturan antara kepentingan investasi dan perlindungan masyarakat.

Buku Hukum Pemerintahan Daerah dan Hukum Bisnis: Sinergi Regulasi, Investasi, dan Tata Kelola Ekonomi Daerah menghadirkan kajian komprehensif mengenai hubungan antara kewenangan pemerintahan daerah dan dinamika hukum bisnis dalam pembangunan ekonomi lokal. Buku ini mengintegrasikan perspektif hukum tata negara, hukum administrasi pemerintahan, hukum bisnis, dan kebijakan ekonomi untuk menjelaskan bagaimana instrumen hukum dapat membentuk iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan buku mencakup landasan konstitusional otonomi daerah, pembagian kewenangan pemerintahan, pembentukan regulasi daerah, sistem perizinan berusaha berbasis risiko, penanaman modal, perpajakan dan retribusi daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Buku ini juga mengkaji keterkaitan hukum agraria, penataan ruang, perlindungan lingkungan hidup, dan ketenagakerjaan dengan aktivitas ekonomi daerah. Berbagai aspek tersebut dianalisis sebagai satu kesatuan kebijakan yang menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberlanjutan kegiatan usaha.